Mataram, 1 Mei 2025 – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak se-NTB menggelar aksi penolakan terhadap rencana peleburan DP3AP2KB ke Dinas Sosial dan Kesehatan. Dalam konferensi pers di Teras Udayana Mataram, 30 April 2025. Mereka menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
Rencana pemerintah daerah untuk meleburkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menuai penolakan dari berbagai pihak. Sejumlah Aktivis Perempuan, Lembaga Masyarakat, dan tokoh Pemerhati Perempuan dan Anak, hingga perwakilan mahasiswa menilai kebijakan ini berpotensi melemahnya upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, serta melemahkan fokus kerja dalam isu-isu sensitif, seperti kekerasan berbasis gender, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
Rencana pemerintah daerah untuk meleburkan DP3AP2KB ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dianggap kurang berkontribusi signifikan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa merger atau penggabungan DP3AP2KB ke Dinas Sosial akan memperkuat penanganan persoalan perempuan dan anak.
“Pada akhirnya, butuh kekuatan untuk melakukan intervensi. Gak cukup sampai hanya sampai mengidentifikasi masalah. Tapi dibutuhkan untuk intervensi. Dan itu salah satunya ada di Dinas Sosial,” kata Iqbal, seperti dikutip dari IDN Times, di Mataram, Jumat 25 April 2025.
Namun, pernyataan ini mendapatkan penolakan keras dari berbagai lembaga dan aktivis perempuan di NTB. Nurjannah, salah satu aktivis perempuan, menilai bahwa peleburan justru akan menghilangkan fungsi preventif yang selama ini dijalankan oleh DP3AP2KB.
“Kita tahu bahwa beban Dinas Sosial itu sudah sangat besar, jadi kalau DP3A dilebur, kinerja DP3A yang orientasinya itu preventif dan sistemik itu dikhawatirkan orientasinya nanti akan reaktiv dan tambah suram. Tidak ada fungsi preventif yang ada di Dinas Sosial, itu hanya ada di DP3A,” ungkap Ibu Nurjannah.
DP3AP2KB memiliki komitmen dan kesungguhan untuk tetap menjaga gerakan perempuan, sehingga memiliki satu kepedulian dan juga tanggung jawab moral. Suatu langkah mundur yang sangat signifikan. Karena untuk menjadi bagian dari dinas ini tidak mudah, butuh proses dan perjuangan besar dalam konteks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. proses yang tidak mudah ini, itu sarat dengan perjuangan.
Penolakan juga disuarakan oleh Jaringan Pemerhati Perempuan Pekerja Migran Indonesia dari Lombok Utara.
“Kami menolak peleburan DP3AP2KB ke dalam dinas lain dan mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk menghentikan langkah ini, serta mempertimbangkan alternatif yang lebih berpihak kepada kepentingan perempuan dan anak,” tegas salah satu perwakilan Jaringan Pemerhati Perempuan Pekerja Migran Indonesia, dari Lombok Tengah.
Seorang perwakilan mahasiswa juga turut menyampaikan kritik tajam.
“Kami menolak keras adanya peleburan DP3AP2KB di NTB dengan Dinas Sosial, karena ini menunjukkan dengan jelas bahwa Gubernur NTB, jika melakukan peleburan DP3AP2KB, secara tidak langsung menolak kepeduliannya terhadap perempuan, termasuk terhadap wakil Gubernurnya sendiri. Persoalan perempuan dan perlindungan anak adalah persoalan yang sangat penting bagi kita semua, dan persoalan perempuan tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.Dalam wawancara terpisah, Ibu Ririn menegaskan bahwa peleburan DP3AP2KB adalah bentuk pengabaian terhadap komitmen perlindungan kelompok rentan.
“Peleburan DP3AP2B sangat ditolak, karena itu sangat penting dan itu menjadi satu komitmen satu daerah terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.
Kenapa DP3AP2B penting?
Karena Dinas ini memiliki fungsi strategis yang tidak dimilki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, antara lain:
- koordinasi lintas sektor untuk Pengarusutamaan Gender.
- pemenuhan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Sebagai penutup aksi, para aktivis menyerahkan kotak berisi surat penolakan peleburan DP3AP2KB yang telah ditulis langsung oleh peserta. Kotak tersebut kemudian diantarkan oleh pengemudi ojek online ke Kantor Gubernur NTB untuk disampaikan kepada Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si
