Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Nusa Tenggara Barat mengambil peran aktif dalam mendorong penguatan organisasi masyarakat sipil melalui Lokakarya Penguatan Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil melalui Tinjauan terhadap Pelokalan dan Masa Depan Bantuan Kemanusiaan 2040.
Kegiatan yang digelar pada Senin, 19 Januari 2026 di Hotel Aston Inn Matara ini diikuti 26 peserta dari organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, komunitas lokal, serta jejaring aktivis kebencanaan di NTB. PKBI NTB terlibat sebagai bagian dari penggerak koordinasi organisasi lokal, sekaligus mendorong diskusi terkait posisi dan kesiapan aktor lokal dalam sistem bantuan kemanusiaan yang berubah.
Pelokalan Masih Hadapi Banyak Tantangan
Dalam diskusi, peserta menilai bahwa pelokalan bantuan kemanusiaan masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun organisasi lokal sering menjadi pihak pertama yang hadir saat bencana, mereka masih menghadapi keterbatasan akses pendanaan, minimnya pelibatan dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya kepercayaan dari lembaga donor dan aktor internasional.
Diskusi turut diikuti oleh Dr. Puji Pujiono (Pujiono Center/Convenor APKI) dan Michel Maietta dari IARAN, serta diikuti oleh organisasi masyarakat sipil dan penggerak kemanusiaan dari Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Dr. Puji Pujiono dari Pujiono Center sekaligus Convenor APKI menyampaikan, berkurangnya pendanaan global membuat organisasi internasional semakin bergantung pada aktor lokal. Namun, kondisi ini belum diiringi dengan penguatan kapasitas dan dukungan sistem yang memadai. “Organisasi lokal diminta mengambil peran besar, tetapi masih sering diposisikan hanya pelaksana, bukan pengambilan keputusan,” ujarnya.
PKBI NTB Soroti Pentingnya Koordinasi dan Keadilan Peran
PKBI NTB dalam forum ini menekankan pentingnya koordinasi yang setara antarorganisasi masyarakat sipil, khususnya di tingkat daerah. Menurut PKBI NTB, pelokalan tidak boleh hanya menjadi pemindahan beban kerja, tetapi harus disertai dengan peningkatan kapasitas kepercayaan, dan ruang partisipasi yang adil bagi organisasi lokal. Selain itu, PKBI NTB juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih kontekstual, terutama dalam isu perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak dalam situasi bencana.
“Dalam banyak respons darurat, isu perlindungan Perempuan dana anak masih sering dianggap sebagai isu tambahan, padahal dampaknya sangat besar bagi kelompok rentan,” ungkap perwakilan PKBI NTB dalam diskusi.
Mempersiapkan Masa Depan Bantuan Kemanusiaan
Pada sesi lain, Michel Maietta dari IARAN memperkenalkan pendekatan strategic foresight. Pendekatan ini mengajak organisasi masyarakat sipil untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan kondisi bantuan kemanusiaan hingga tahun 2040.
Peserta diajak mendiskusikan berbagai skenario masa depan, mulai dari kondisi ideal hingga krisis global. Diskusi ini membuka kesadaran bahwa organisasi lokal perlu mulai memikirkan kemandirian organisasi, termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan jejaring.
“Ketahanan organisasi bukan hanya soal dana, tetapi juga soal jaringan dan kemampuan beradaptasi,” tambah Michel.
Hasil Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut
Hasil diskusi kelompok dalam lokakarya ini menegaskan perlunya penguatan jejaring organisasi masyarakat sipil, baik di tingkat daerah maupun regional. Ini Adalah upaya memperkuat respons kemanusiaan berbasis konteks lokal. Peserta menilai bahwa kerja sama yang lebioh erat antarorganisasi menjadi kunci untuk meningkatkan epektivitas penangan bencana, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
Selain itu, disukusi juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas organisasi lokal, khusunya dalam aspek tata kelola, akuntabilitas, dan kemampuan respons darurat. Organisasi lokal dinilai perlu mendapatkan ruang belajar dan pendampingan agar mampu memenuhi standar yang ada tanpa mengabaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Kami tidak menolak standar, tapi kami butuh proses belajar yang adil dan sesuai dengan realitas lokal,” ujar salah satu peserta diskusi.
Sebagai rencana tindak lanjut, peserta lokakarya sepakat untuk membangun forum komunikasi rutin antarorganisasi masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi. Dalam waktu enam bulan kedepan, forum ini diharapkan dapat menyusun agenda peningkatan kapasitas bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi lokal. Selain itu, peserta juga berencana melakukan pemetaan potensi dan sumber daya lokal yang dapat dimobilisasi dalam respons bencana, serta memperkuat keterhubungan dengan Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) agar koordinasi lintas level dapat berjalan lebih efektif.
Penulis: Tisya Dwi Ariyanti (Mahasiswa Universitas Mataram, Intern PKBI NTB)
