Mataram, 30 Juli 2024 – Dalam upaya memperkuat kualitas layanan TBC di Provinsi Nusa Tenggara Barat, PKBI NTB menyelenggarakan pertemuan penting dengan berbagai pemangku kepentingan pada 30 Juli 2024 di Mataram. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam penanganan TBC ini dihadiri oleh Direktur PKBI NTB, Ahmad Hidayat, serta Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H. Badaruddin, beserta sejumlah peserta dari organisasi terkait.
Dalam sambutannya, Direktur PKBI NTB menekankan pentingnya keterhubungan antara layanan TBC yang disediakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Beliau juga menyoroti masalah “Lost to Follow Up” (LtFU) yang menjadi tantangan besar dalam pelacakan pasien TBC, serta kendala terkait ketidaksesuaian data alamat pasien. Selain itu, Direktur PKBI NTB juga menggarisbawahi pentingnya perspektif hak pasien dalam layanan TBC, yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Di akhir sambutannya, Direktur PKBI NTB menyinggung capaian target TPT secara nasional, yang walaupun telah mencapai lebih dari 33% di provinsi, masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya, terutama di wilayah Lotim.
Kabid P2P Dinkes Provinsi NTB, H. Badaruddin, memberikan penjelasan mendalam tentang jejaring layanan TBC di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta berbasis kabupaten/kota. Dalam pemaparannya, beliau menguraikan konsep Public-Private Mix (PPM) dan tim DPPM, serta peran dan tanggung jawabnya dalam memastikan jejaring layanan TBC berjalan dengan baik.
Beliau juga menekankan pentingnya advokasi dan peran komunitas dalam mendukung program P2TBC, serta mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh komunitas dalam mendukung layanan TBC, meskipun ada beberapa kritik terkait pelaporan kinerja PKBI NTB yang perlu diperbaiki.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu dibahas, termasuk masalah alamat pasien yang tidak sesuai, stigma yang masih tinggi terhadap pasien TBC, dan tantangan dalam mencapai target eliminasi TBC. Winda dari Inspirasi NTB, salah satu peserta diskusi, menyoroti kendala yang dihadapi dalam Investigasi Kontak (IK) dan advokasi yang telah dilakukan kepada DPR. Kabid P2P Dinkes NTB menanggapi dengan optimisme dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk advokasi terhadap Kemenkumham dan PUPR.
Dalam penutupan, disepakati beberapa poin penting, di antaranya:
- Pentingnya formula pentahelic dalam tata kelola TBC yang melibatkan semua unsur, termasuk komunitas.
- Kajian lebih lanjut terhadap mutu dan kualitas SPM untuk mencapai target eliminasi TBC.
- Komunitas berperan dalam percepatan eliminasi TBC dan akan terus mendukung advokasi serta peningkatan kapasitas untuk penemuan kasus.
- Edukasi menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan layanan, namun perlu didukung dengan kualitas layanan yang baik.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas dalam upaya mengeliminasi TBC di Provinsi NTB, dengan harapan hasil dari diskusi ini dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan TBC di berbagai tingkatan.
