Mataram, 26 April 2025 – Menanggapi wacana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah NTB menyampaikan bahwa proses perubahan kelembagaan publik perlu dilandasi oleh pertimbangan yang matang dan dialog terbuka antar pihak terkait. Gubernur NTB, Dr. H Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan banyaknya kasus kekerasan seksual di NTB menjadi alasan dirinya melakukan merger Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Iqbal menilai, selama ini DP3AP2KB belum bisa memaksimalkan perannya sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebab tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan intervensi.
PKBI Daerah NTB sebagai lembaga yang berfokus pada isu-isu kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, dan perlindungan kelompok rentan, menilai bahwa DP3AP2KB memiliki fungsi yang sangat spesifik dan strategis. Oleh karena itu, setiap perubahan struktur kelembagaan hendaknya tetap menjamin efektivitas dan keberlanjutan program-program yang telah berjalan, khususnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, perempuan, anak, dan keluarga.
PKBI Daerah NTB juga mendorong agar setiap keputusan yang diambil tetap menjamin adanya unit kerja yang fokus, memiliki sumber daya memadai, dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan program di lapangan. PKBI Daerah NTB akan terus memantau perkembangan wacana ini dan siap menjadi mitra dialog yang konstruktif, demi memastikan bahwa hak dan kebutuhan kelompok rentan tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.
Alasan penolakan atau risiko dari peleburan DP3AP2KB dengan Dinas Sosial:
1. Hilangnya Fokus terhadap Isu Perempuan dan Anak
Fungsi khusus yang selama ini menangani perlindungan perempuan dan anak bisa terpinggirkan karena tertutup oleh isu sosial lainnya yang lebih umum. Kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan keluarga berencana memerlukan pendekatan khusus yang berkelanjutan.
2. Penurunan Kualitas Layanan
Dengan semakin luasnya cakupan tugas, dinas hasil peleburan bisa mengalami kelebihan beban kerja, sehingga pelayanan menjadi kurang efektif, lambat, dan tidak optimal.
3. Minimnya Pengarusutamaan Gender (PUG)
Isu gender berpotensi menjadi kurang prioritas, padahal pemerintah daerah diwajibkan menjalankan strategi PUG dalam semua aspek pembangunan.
4. Kerancuan Tugas dan Kewenangan
Tumpang tindih atau tidak jelasnya pembagian tugas baru bisa memicu kebingungan, baik di internal dinas maupun di kalangan masyarakat penerima layanan.
5. Resiko Menurunnya Akses untuk Kelompok Rentan
Perempuan korban kekerasan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya berisiko semakin sulit mendapatkan layanan cepat, ramah, dan khusus.
6. Bertentangan dengan Regulasi Khusus
Banyak regulasi nasional yang mengamanatkan perlindungan khusus perempuan dan anak, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang butuh dinas tersendiri untuk implementasi teknisnya.
Solusi Penguatan DP3AP2KB (Tanpa Peleburan) :
1. Optimalisasi Peran Strategis Dinas
PKBI mendorong agar DP3AP2KB diberikan ruang yang lebih besar untuk menjalankan fungsi koordinatif lintas sektor dalam isu perempuan, anak, dan keluarga.
2. Penguatan SDM dan Kapasitas Teknis
Perlu peningkatan kapasitas staf DP3AP2KB melalui pelatihan rutin, pendampingan teknis, dan penambahan tenaga ahli sesuai mandat dinas.
3. Peningkatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil
DP3AP2KB perlu diperkuat melalui kolaborasi formal dan berkelanjutan dengan organisasi seperti PKBI, untuk memperluas jangkauan layanan berbasis komunitas.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Transparan
PKBI mendukung sistem pemantauan program DP3AP2KB yang terbuka dan berbasis data, untuk memastikan akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan.
Harapan PKBI Daerah NTB :
Kami percaya, perempuan, anak, dan keluarga tidak boleh jadi korban dari efisiensi birokrasi. PKBI Daerah menolak peleburan DP3AP2KB dan mendorong penguatan lembaga ini agar tetap fokus, mandiri, dan berdampak nyata. Mari jaga ruang aman dan layanan publik yang berpihak pada yang paling rentan.
Oleh karena itu, PKBI Daerah NTB mengajak pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil duduk bersama, membuka ruang dialog yang setara dan terbuka. Bukan sekadar membahas struktur, tapi mencari strategi terbaik untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan, anak, dan keluarga di NTB. Karena masa depan mereka butuh komitmen yang kolektif, bukan keputusan sepihak.
